MEKAH BANJIR BANDANG

Home » News » Internasional Banjir Bandang Landa Mekkah, di Dalam Masjidil Haram Air sampai Semata Kaki Sabtu, 30 April 2016 14:37 HO Banjir bandang melanda Mekkah, bahkan di dalam Masjidil Haram pun, air masuk hingga semata kaki. TRIBUNKALTIM.CO, MEKKAH - Banjir bandang melanda Masjidil Haram, Mekkah, Jumat (29/4/2016). Hal ini dialami para jemaah umroh asal Indonesia, termasuk Yenni Rahman, yang tengah beribadah. Banjir terjadi di sepanjang jalan antara Menara Zamzam, Hotel Hilton, sampai ke Misfalah. "Banjir di dalam Masjidil Haram sampai semata kaki. Dalam pekan ini hujan deras sekali. Minggu lalu bahkan sampai hujan es," tutur Yen [21:13 30/04/2016] ‪ Info Grup WA jamaah Al Aqsha

Sampai Malam Ini, 6.450 Jamaah Umrah Tertunda Berangkat

HAJIUMRAHNEWS – Sampai Senin malam ini (4/4) setidaknya ada sekitar 6.450 calon jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya akibat persoalan sticker visa.

Jumlah jamaah tersebut yang tercatat di empat asosiasi penyelenggara umrah, yakni Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) sebanya 3.000 orang, Asosiasi M

uslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) 2.000 orang, Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) sekitar 1.000 orang dan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound  Indonesia (Asphurindo) sekitar 450 orang.

“Sekarang para jamaah ini banyak yang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta,” tutur H Muhammad Hasan yang mewakili Himpuh usai bersama wakil dari tiga asosiasi umrah lain melakukan pertemuan dengan Dirjen PHU Abdul Djamil dan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis di Kantor Kemenag, Senin sore (4/4).

Menurut Hasan, inti dari pertemuan tersebut adalah untuk meminta bantuan kepada Ditjen PHU bahwa tertundanya keberangkatan para jamaah umrah tersebut bukan karena ketidakprofesionalan travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), tapi karena ada force majeur yaitu masalah sticker visa di Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA).

Para penyelenggara juga meminta Ditjen PHU untuk membantu PPIU sebagai pelaksana agar tidak dicap tak mampu menyelenggarakan perjalanan umrah. Selain itu juga Kemenag diharapkan membantu pihak terkait seperti penerbangan agar tidak membuat tiket umrah hangus karena penundaan tersebut.
“Kami juga meminta Ditjen PHU untuk membuat surat kepada kedutaan agar tidak terjadi kembali di kemudian hari serta membuat surat kepada maskapai penerbangan agar tidak mengenakan tindakan yang tidak wajar. Surat itu di tembuskan kepada Kementrian perhubungan,” tutur Muhammad Hasan yang juga ketua bidang umrah dan wisata muslim Himpuh.

Setelah pertemuan itu,  Dirjen PHU memberikan nasehat agar asosiasi tidak terlalu tegas dengan Kedutaan Besar Saudi Araia (KBSA) karena adanya kepentingan haji dan umrah. “KBSA memiliki hak khusus tentang pengeluaran visa,” tutur Dirjen Abdul Djamil dalam pertemuan itu.

Dia meminta Himpunan Penyelenggara umrah ini juga diminta untuk menyampaikan kepada media terkait persoalan ini. “Kami juga akan langsung berkoordinasi dengan penerbangan,” kata Dirjen PHU. (nrd)

Pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi Arabia

Jeddah, Muslimedianews ~ Pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi Arabia di Jeddah, Minggu (13/03/2016) dimanfaatkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk meminta kejelasan terkait realisasi santunan bagi ahli waris korban jatuhnya crane di Masjidil Haram pada musim haji lalu.
Menjawab soal itu, Menteri Urusan Haji Saudi Arabia Bandar bin Muhammad Hajjar mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses pembayaran santunan. Sampai kini, proses itu sedang ditangani dua kementerian Saudi Arabia yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri.  Menanggapi pernyataan tersebut, Menag Lukman berharap proses pembayaran santunan dapat segera dituntaskan agar para ahli waris korban tak kecewa. Untuk itu, “Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Haji Indonesia di KJRI Jeddah akan selalu memonitor perkembangan proses pembayaran santunan,” kata Menag Lukman, Senin (14/03/2016) di Jeddah. Dalam peristiwa jatuhnya crane di Masjidil Haram pada Jumat, 11 September 2015, sedikitnya 61 orang jamaah haji Indonesia menjadi korban. Sebagian besar mereka mengalami luka berat, sedangkan 12 di antaranya meninggal dunia. Indonesia adalah negara yang paling cepat merilis data korban secara akurat.   Saat itu Pemerintah Saudi Arabia menjanjikan santunan bagi seluruh korban peristiwa itu. Masing-masing korban tewas dan cacat permanen akan mendapatkan uang senilai 1 juta riyal dan keluarga atau ahli warisnya diundang berhaji pada penyelenggaraan tahun berikutnya. Sedangkan bagi korban luka, dijanjikan mendapatkan uang 500 ribu riyal dan diberi kesempatan untuk mengulang atau menyempurnakan ibadah hajinya. Untuk merealisasikan janjinya, Pemerintah Saudi telah membentuk komite khusus yang mulai bekerja sejak tahun lalu. Direktur Departemen Kesehatan Saudi Arabia Mustafa Baljoun mengatakan, proses pemberian santunan diupayakan bersih dari kecurangan dan penyalahgunaan.  “Data pribadi setiap korban akan dicek secara teliti berdasarkan waktu penanganan di rumah sakit. Data itu mencakup nama, kebangsaan, paspor, alamat, dan seterusnya. Data lengkap akan diteruskan kepada otoritas yang bersangkutan,” katanya sebagaimana dikutip Saudi Gazette, Kamis, 8 Oktober 2015. (humas/mkd/mkd/kemenag)

DPR Minta Kemenag Pastikan Jumlah Kuota Haji 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin segera memastikan jumlah kuota haji tahun 2016. Saleh juga meminta agar Lukman dapat mendesak Kementrian Haji Arab Saudi untuk mengembalikan kuota haji 2017 kembali normal.
"Kita ingin mencermati penambahan kuota untuk tahun ini, sehingga pemerintah bisa mempersiapkan sedini mungkin kebutuhan jamaah haji seperti pengadaan visa, pemondokan, transportasi," ujar dia kepada Republika.co.id, Senin (14/3).